Berita

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum (RPI PU) Kawasan Prioritas Swasembada Pangan Pulau Sumatera dan Kalimantan di Gedung G Lantai I, Kementerian PU, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, Benny Hermawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya BPIW untuk menyampaikan rencana kerja penyusunan RPI PU yang akan dilaksanakan dalam tujuh bulan ke depan sekaligus membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unit organisasi terkait. Menurutnya, dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penyusunan RPI PU dapat berjalan selaras dan mendukung target Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. "Kami membutuhkan dukungan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah di enam provinsi lokasi kajian, serta balai-balai teknis untuk memberikan masukan dan data teknis yang akan membantu penyusunan dokumen ini. Dengan kolaborasi tersebut, rencana aksi yang disusun nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik," ujar Benny. Benny juga berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat kolaborasi selama proses penyusunan RPI PU sehingga hasil yang dicapai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, penyusunan RPI PU diharapkan dapat mendukung tata kelola pembangunan infrastruktur yang akuntabel, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung target Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum. Pada kesempatan tersebut, Benny memaparkan urgensi penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan, pendekatan penentuan kawasan prioritas, kerangka dan konsepsi Food Infrastructure Ecosystem, metodologi penyusunan, target output dan outcome pengembangan infrastruktur, timeline kegiatan, komposisi tim teknis dan tenaga ahli, serta agenda diskusi bersama para pemangku kepentingan. Dalam paparannya dijelaskan bahwa penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan dilaksanakan untuk menjembatani visi swasembada pangan dengan implementasi teknis di lapangan melalui perencanaan infrastruktur yang tepat lokasi, tepat kebutuhan, dan tepat manfaat. Penyusunan RPI PU juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi teknis bagi unit teknis Kementerian Pekerjaan Umum serta mendorong perencanaan berbasis data spasial yang terintegrasi guna menghindari tumpang tindih program pembangunan. Penyusunan RPI PU menggunakan pendekatan skala makro dan meso untuk menentukan kawasan prioritas berdasarkan kesesuaian kebijakan, potensi produksi pangan, dukungan infrastruktur produksi, konektivitas dan logistik pangan, serta dukungan infrastruktur pascapanen. Selain itu, penyusunannya mengadopsi pendekatan Food Infrastructure Ecosystem yang memandang sistem pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mendukung terbentuknya ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui Kick Off Meeting ini, BPIW juga menjaring masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, badan usaha, dan organisasi petani guna menyempurnakan metodologi, rencana kerja, serta arah kebijakan penyusunan RPI PU Kawasan Prioritas Swasembada Pangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dokumen yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum yang terpadu dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. (Fir/Tiara)